Gerindra: Upah buruh Indonesia paling buruk se-ASEAN
Hari ini ribuan buruh se-Indonesia melakukan aksi demonstrasi dalam rangka memperingati hari buruh sedunia. Nasib buruh tanah air dinilai sebagai yang paling memprihatinkan se-ASEAN.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, di tengah situasi global tak menentu dan kepemimpinan nasional yang lemah. Menurut dia, upah buruh yang kecil memperlambat peningkatan kualitas nasib buruh di Indonesia.
"Presiden SBY mengklaim bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tertinggi dan terbaik di ASEAN. Namun ironisnya, justru upah buruh di Indonesia yang terendah dibanding negara tetangga di ASEAN," jelas Fadli dalam rilis yang diterima merdeka.com, Rabu (1/5).
Dia menjelaskan upah buruh di negara tetangga seperti Thailand, memiliki upah minimum ekuivalen sebesar Rp 2,1 juta hingga Rp 2,8 juta. Sementara itu, negara serumpun Malaysia menggaji para buruhnya sebesar Rp 2,4 juta, bahkan Filipina mencapai Rp 3 juta.
"Sementara Indonesia, masih di bawah Rp 2 juta. Hanya Jakarta saja yang sudah di atas Rp 2 juta, itupun belum dilakukan semua perusahaan," terangnya.
Fadli juga menambahkan, ketika krisis global, memang banyak investor masuk ke Indonesia. Tetapi hal ini justru lebih disebabkan murahnya biaya buruh di negeri tercinta.
"Hal ini tentu angin segar bagi investor asing. Namun pada saat bersamaan merupakan mimpi buruk bagi nasib buruh Indonesia," tegas dia.
"Sementara upah buruh masih rendah, harga kebutuhan pokok melejit naik. Misalnya, kenaikan harga daging beberapa waktu lalu, langsung menyusahkan kehidupan buruh. Belum lagi jika ada kenaikan BBM, maka harga makin terus meningkat, daya beli buruh berkurang," tutur dia.
Masalah upah buruh yang sangat minim ini, menurut dia, juga diperburuk dengan kegagalan pemerintah mengendalikan harga kebutuhan pokok. "Belum lagi carut marutnya kebijakan outsourcing yang masih banyak menyandera hak buruh," lanjut dia lagi.
Oleh karena itu, dia berharap agar pemerintah bisa meningkatkan infrastruktur bisnis dan iklim birokrasi yang efisien. Karena dengan begitu, dapat menciptakan kesejahteraan buruh.
"Peningkatan kualitas hidup buruh, secara konstitusional, adalah tanggung jawab pemerintah. Hal ini bisa didukung, salah satunya, dengan peningkatan infrastruktur bisnis dan iklim birokrasi yang efisien. Sehingga pengusaha pun dapat meningkatkan keuntungannya," tandasnya.
[hhw]
